SISTEM PEMERINTAHAN DI INGGRIS

 

Negara Inggris sebagai “Mother of  Parliaments” telah banyak memberikan sumbangan kepada peradaban dunia, khususnya sumbangan terhadap lembaga-lembaga demokrasi. Namun demikian, bentuk pemerintahannya kurang jelas didefinisikan dan agak sulit untuk dimengerti

Di Inggris raja sebagai bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat di ganggu gugat.
Keluasaan raja bersifat simbolis karena kekuasaan sebenarnya berada di tangan perdana menteri yang memimpin para menteri. Akan tetapi, pelaksanaan sistem perlementer di Inggris agak berbeda dengan negara-negara lain. Di Inggris perdana menteri dapat sewaktu-waktu mengadakan pemilihan umum sebelum masa jabatan parlemen berakhir. Akan tetapi, hal ini
dilakukan atas saran perdana menteri. Pemilu dapat dilaksanakan sebelum masa jabatan berakhir misalnya jika kabinet dikenakan mosi tidak percaya.

nggris adalah Negara kerajaan tertua di dunia. Juga Negara yang mempunyai persemakmuran paling banyak. Selain itu,inggris memberikan kontribusi besar pada peradaban dan lembaga dempokrasi dunia.

Sejak abad ke-9 sistem politik inggris sudah menerapkan kerajaan dalam menjalankan roda pemerintahan. Pada abad ke-15 kerajaan inggris menyatu dengan kerajaan wales dan skotlandia. Pada abad ke-17, kerajaan inggris berubah nama menjadi kerajaan britania raya.

Pada abad ke-17 inggris merubah sistim pemerintahan monarki yang di jalankan oleh parlemant. Dari sinilah Negara inggris mendapatkan julukan mother of parliament. Inggrislah yang pertama kali menempatkan system parlemanter dalam roda pemerintahan.

Sitem pemerintahan ini tetep bertahan sampai s ekarang , meskipun ada beberapa perubahan kecil dalam sistemnya . saat ini inggris membagi system parlementer ke dalam empat bagian yaitu raja, dan ratu, cabinet, parlemen, dan badan pengadilan.

Raja dan ratu di inggris sebenarnya hanyalah sebuah symbol . ia adalah symbol kekuasaan dan symbol dari system monarki yang di anut oleh inggris . roda pemerintahan sepenuhnya di bebankan kepada perdana meteri.

Ø  MONARKI ALA INGGRIS

Pada dasarnya monarki adalah system pemerintahan yang di lakukan oleh kerajaan. Tapi ada beberapa hal yang membedakan monarki di inggris dengan monarki di Negara lain . inggris menganut system monarki yang kekuasaan nya tidak mutlak di pegang oleh ratu. Ada beberapa eleman lain yang terkait jika mengambil kebijakan.

Ada beberapa pokok dasar hokum yang harus di patuhi oleh roda pemerintahan inggris. Antara lain : adanya oposisi, ratu adalah symbol keagungan tapi tidak boleh ikut campur dalam kebijakan politik, system dwi partai, ddl.

Inggris menunjukan bahwa monarki yang mereka anut tidak tergantung terhadap kekuasaan raja atau ratu. Mereka hanyalah symbol di agungkan , tapi tidak punya kekuatan dalam pemerintahan . itulah kenapa setiap kebijakan politik inggris selalu di lakukan oleh perdana menteri yang di pilih.

v

Ø  RAKYAT INGGRIS DAN PEMBERONTAKAN TERHADAP MONARKI

Inggris terkenal sebagai Negara yang demokratis. Tapi merekan juga sangat menghormati  tradisi sebagai Negara yang menghormati tradisi kerajaan. Ini terlihat dari sikap masyarakat yang menghargai keberadaan raja dan ratu, walaupun sebenarnya bertentangan dengan sikap demokrasi.Akan tetapi geliat pemberontakan juga pernah terjadi di jalanan inggris , pada 1997 sex pistols, band punk-rock asal inggris memberontak lewat lagu good save the quuen . lagu tersebut mengritik system pemerintahan inggris menurut sex pistols sebenarnya sangat tidak demokratis.  

Kerajaan Inggris merupakan negara demokrasi dengan sistem parlementer yang menganut paham liberal. Paham ini mendasarkan dan mengutamakan kebebasan individu yang seluas-luasnya. Sistem politik Inggris ini kemudian banyak dipraktekkan pula di negara-negara Eropa Barat.

                Raja atau ratu merupakan simbol keagungan, kedaulatan, dan persatuan negara yang senantiasa dibanggakan. Adat dan tradisi masih tetap dipegang teguh. Kekuasaan pemerintah terdapat pada kabinet (perdana menteri beserta para menteri), sedangkan raja atau ratu hanya sebagai kepala negara.

                Sehari-hari, pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, yang dipegang oleh partai pemenang pemilihan umum. Namun demikian, ada partai oposisi sebagai pendamping.

                Secara keseluruhan, mereka bekerja untuk raja atau ratu. Partai-partai yang memperebutkan kekuatan di parlemen adalah Partai Konservatif dan Partai Buruh. Parlemen Inggris terdiri atas dua kamar (bikameral), yaitu House House of Commons yang diketuai perdana menteri, dan House of Lords.

 House of Commons atau Majelis Rendah adalah badan perwakilan rakyat yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat di antara calon-calon partai politik. House of Lord atau Mejelis Tinggi adalah perwakilan yang berisi para bangsawan dengan berdasarkan warisan. House of Commons memiliki keuasaan yang lebih besar daripada House of Lord.

                Kabinet adalah kelompok menteri yang dipimpin oleh perdana menteri. Kabinet inilah yang benar-benar menjalankan praktek pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari House of Commons. Perdana menteri adalah pemimpin dari partai mayoritas di House of Commons. Masa jabatan kabinet sangat tergantung pada kepercayaan dari House of Commons. Parlemen memiliki kekuasaan membubarkan kabinet dengan mosi tidak percaya.

                Partai yang menang dalam pemilu dan mayoritas di parlemen merupakan partai yang memerintah, sedangkan partai yang kalah menjadi partai oposisi. Para pemimpin oposisisi membuat semacam kabinet tandingan. Jika sewaktu-waktu kabinet jatuh, partai oposisi dapat mengambil alih penyelenggaraan pemerintah.

vi

Meski berbentuk kerajaan, demokrasi tetap tumbuh di Inggris karena berubahnya monarki absolut di Inggris menjadi monarki konstitusional. Dalam sistem monarki konstitusional, raja atau ratu diberikan tempat terhormat, namun tidak lagi mempunyai kekuatan politik. Monarki konstitusional memperkecil peranan raja atau ratu di bidang politik dan memperbesar kekuasaan perdana menteri dan parlemen.

                Negara Inggris dikenal sebagai pelopor dari sistem parlementer. Parlemen Inggris dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang demokratis. Sistem pemerintahannya didasarkan pada konstitusi yang tidak tertulis atau konvensi. Konstitusi Inggris tidak terkodifikasi dalam satu naskah tertulis, tapi tersebar dalam berbagai peraturan, hukum, dan konvensi.

 Inggris adalah negara kesatuan (unitary state) dengan sebutan United Kingdom yang terdiri atas England, Scotland, Wales, dan Irlandia Utara. Inggris berbentuk kerajaan (monarki). Inggris menganut sistem desentralisasi. Kekuasaan pemerintah daerah berada pada Council (dewan) yang dipilih oleh rakyat di daerah. Sekarang ini, Inggris terbagi dalam tiga daerah, yaitu England, Wales, dan Greater London.

Negara Inggris dikenal sebagai induk parlementaria (the mother of parliaments) dan pelopor dari sistem parlementer. Inggrislah yang pertama kali menciptakan suatu parlemen workable. Artinya, suatu parlemen yang dipilih oleh rakyat melalui pemilu yang mampu bekerja memecahkan masalah sosial ekonomi kemasyarakatan. Melalui pemilihan yang demokratis dan prosedur parlementaria, Inggris dapat mengatasi masalah sosial sehingga menciptakan kesejahteraan negara (welfare state).Sistem pemerintahannya didasarkan pada konstitusi yang tidak tertulis (konvensi). Konstitusi Inggris tidak terkodifikasi dalam satu naskah tertulis, tapi tersebar dalam berbagai peraturan, hukum dan konvensi.

Di Inggris raja sebagai bagian dari badaneksekutif yang tidak dapat di ganggu gugat.Keluasaan raja bersifat simbolis karenakekuasaan sebenarnya berada di tanganperdana menteri yang memimpin paramenteri. Akan tetapi, pelaksanaan sistemperlementer di Inggris agak berbeda dengannegara-negara lain. Di Inggris perdanamenteri dapat sewaktu-waktu mengadakanpemilihan umum sebelum masa jabatanparlemen berakhir. Akan tetapi, hal inidilakukan atas saran perdana menteri.Pemilu dapat dilaksanakan sebelum masa jabatan berakhir misalnya jika kabinetdikenakan mosi tidak percaya.

Sejarah PembentukanSistem PemerintahanInggris

•Negara yang pertama kalimenerapkan sistem pemerintahanparlementer ialah inggris.Kelembagaannya terdiri dari : 1)raja/ratu 2) kabinet 3) parlemen4) badan pengadilan.

•Pemerintahan di inggris terdiridari tiga unsur pokok, yaknimahkota, kabinet, dan parlemen.

Beberapa ciri penting dariPemerintahan Inggris:

1.Negara Kesatuan (unitary state) dengansebutan United Kingdom.2.Konstitusinya adalah hukum dasar yangmemberikan dan membatasi kekuasaan untukmemerintah dan tidak tertulis.3.Kekuasaan tidak dipisahkan, tetapibercampur baur.4.Parlemen adalah bicameral, terdiri dariHouse of Commons atau Majelis Rendah danHouse of Lords atau Majelis Tinggi.Parliament Sovereingnity, merupakan salahsatu prinsip fundamental dari konstitusi.

5. Kabinet, adalah kelompok inti menteri-menteri yang dikepalai oleh PerdanaMenteri.6. Her Majesty’s Opposition, adalah prinsipfundamental kedua dari konstitusi yang taktertulis.7. Mahkota hanyalah tituler, bukanlahkekuasaan politik. Ia merupakan simbolkeagungan, kedaulatan, dan kesatuannasional, sama seperti bendera denganlambang Union Jack; tetapi menteri-menterilah yang sebenarnya memerintah.8. Civil service (dinas sipil) adalah pegawaikarier yang mengadministrasikan hukum danmengimplementasikan kebijakan-kebijakaneksekutif dan parlementer.

9.Pemerintah Daerah sampai titiktertentu didesentralisasikan, dengankekuasaan ada di tangan Council yangdipilih oleh rakyat di daerah.10.Badan Peradilan ditunjuk olehKabinet.11.Habeas Corpus adalah hak sipil yangfundamental.12.The rule of Law.

The Rule of Law terdiri atas 3 prinsip:

 –Hukum yang dibuat oleh Parlemenmempunya supremasi absolute ataskebijakan-kebijakan pemerintah yangmenyangkut rakyat. –Kesamaan di depan hukum, kelas-kelasdianggap subjek-subjek yang sama olehhukum, pegawai pemerintah mendapatperlakuan sama dengan warga Negarabiasa di depan pengadilan. –Konstitusi adalah akibat, bukan sebab darihak-hak individu. Pengadilan menetapkanhak-hak ini atas dasar kebiasaan danstatute yang ditetapkan oleh Parlemen.

Pokok-pokok sistem pemerintahan Inggris adalah :
1.Inggris adalah negara Kesatuan, dengan bentuk pemerintahan monarki dan dengan sistem desentralisasi.
•Monarki :
Bentuk pemerintahan dimana kepala Negara dipilih oleh satu orang atau sekelompok orang. Kepala negaranya adalah Raja / ratu.
•Sistem Desentralisasi :
Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang dalam membuat keputusan dan kebijakan kepada manajer atau orang-orang yang berada pada level bawah dalam suatu struktur organisasi.
Kelebihan sistem ini : sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat.

Kekurangan sistem ini : otonomi khusus untuk daerah adalah euforia yang berlebihan di mana wewenang tersebut hanya mementingkat kepentingan golongan dan kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemerintah di tingkat pusat.
2.Kekuasaan pemerintah terdapat pada kabinet (perdana menteri+menteri). Sedangkan ratu sebagai kepala negara, yang merupakan simbol keagungan, kedaulatan dan persatuan negara, tetapi tidak memeiliki kekuasaan politik.
3.Menerapkan sistem pemerintahan parlementer
Ciri-ciri dari sistem pemerintahan parlementer adalah sebagai berikut :
1.Badan legislatif atau parlemen adalah satu-satunya badan yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif.
2.Anggota parlemen terdiri atas orang-orang dari partai politik yang memenangkan pemiihan umum. Partai politik yang menang dalam pemilihan umum memiliki peluang besar menjadi mayoritas dan memiliki kekuasaan besar di parlemen.
3.Pemerintah atau kabinet terdiri dari atas para menteri dan perdana menteri sebagai pemimpin kabinet. Perdana menteri dipilih oleh parlemen untuk melaksakan kekuasaan eksekutif. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif berada pada perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari parlemen.
4.Kabinet bertanggung jawab kepada parlemen dan dapat bertahan sepanjang mendapat dukungan mayoritas anggota parlemen. Hal ini berarti bahwa sewaktu-waktu parlemen dapat menjatuhkan kabinet jika mayoritas anggota parlemen menyampaikan mosi tidak percaya kepada kabinet.
5.Kepala negara tidak sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri, sedangkan kepala negara adalah presiden dalam negara republik atau raja/sultan dalam negara monarki. Kepala negara tidak memiliki kekuasaan pemerintahan. Ia hanya berperan sebgai symbol kedaulatan dan keutuhan negara.
6.Sebagai imbangan parlemen dapat menjatuhkan kabinet maka presiden atau raja atas saran dari perdana menteri dapat membubarkan parlemen. Selanjutnya, diadakan pemilihan umum lagi untuk membentukan parlemen baru.
Kelebihan Sistem Pemerintahan Parlementer:
•Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai.
•Garis tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public jelas.
•Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi barhati-hati dalam menjalankan pemerintahan.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Parlementer :
•Kedudukan badan eksekutif/kabinet sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen.
•Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bias ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar.
•Kabinet dapat mengendalikan parlemen. Hal itu terjadi apabila para anggota kabinet adalah anggota parlemen dan berasal dari partai meyoritas. Karena pengaruh mereka yang besar diparlemen dan partai, anggota kabinet dapat mengusai parlemen.
•Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif. Pengalaman mereka menjadi anggota parlemen dimanfaatkan dan manjadi bekal penting untuk menjadi menteri atau jabatan eksekutif lainnya.
4.Kabinet yang dipimpin perdana menteri memegang kekuasaan pemerintahan. Anggota kabinet umumnya berasal dari House of Common dan berasal dari partai mayoritas badan ini. Parlemen dapat membubarkan kabinet dengan mosi tidak percaya.
5.Adanya oposisi. Oposisi dilakukan oleh partai yang kalah dalam pemilu. Oposisi membentuk kabinet tandingan.
6.Sistem dwipartai. Di Inggris terdapat 2 partai yang saling bersaing, yakni Partai Konservatif dan Partai Buruh.
7.Badan peradilan ditunjuk oleh kabinet, meskipun begitu, mereka menjalankan peradilan yang bebas dan tidak memihak.
House of Lords (Dewan Bangsawan) adalah sebutan bagi majelis tinggi dalam Parlemen Kerajaan Bersatu Britania Raya. Berbeda dengan House of Commons (majelis rendah), House of Lords (majelis tinggi) tidak mengendalikan masa jabatan Perdana Menteri atau memegang kendali pemerintahan. Hanya Majelis Rendah yang dapat meminta Perdana Menteri untuk mengundurkan diri atau mengadakan pemilihan umum yang dilakukan Majelis Rendah dengan mengeluarkan mosi tidak percaya atau dengan menarik dukungan terhadap perdana menteri.
Trias Politika di Inggris
Menurut Locke, kekuasaan yang harus dipisah di Negara Inggris adalah Legislatif, Eksekutif dan Federatif

•Kekuasaan Legislatif
Kekuasaan untuk membuat undang-undang. Hal penting yang harus dibuat di dalam undang-undang adalah bahwa masyarakat ingin menikmati miliknya secara damai. Untuk situasi ‘damai’ tersebut perlu terbit undang-undang yang mengaturnya. Namun, bagi John Locke, masyarakat yang dimaksudkannya bukanlah masyarakat secara umum melainkan kaum bangsawan. Rakyat jelata tidak masuk ke dalam kategori stuktur masyarakat yang dibela olehnya. Perwakilan rakyat versi Locke adalah perwakilan kaum bangsawan untuk berhadapan dengan raja/ratu Inggris.

•Kekuasaan Eksekutif
Kekuasaan untuk melaksanakan amanat undang-undang. Dalam hal ini kekuasaan Eksekutif berada di tangan raja/ratu Inggris. Kaum bangsawan tidak melaksanakan sendiri undang-undang yang mereka buat, melainkan diserahkan ke tangan raja/ratu.

•Kekuasaan Federatif
Kekuasaan menjalin hubungan dengan negara-negara atau kerajaan-kerajaan lain. Kekuasaan ini mirip dengan Departemen Luar Negara di masa kini. Kekuasaan ini antara lain untuk membangun liga perang, aliansi politik luar negeri, menyatakan perang dan damai, pengangkatan duta besar, dan sejenisnya. Kekuasaan ini oleh sebab alasan kepraktisan, diserahkan kepada raja/ratu Inggris, sebagai kekuasaan eksekutif.
Dari pemikiran politik John Locke dapat ditarik satu simpulan, bahwa dari 3 kekuasaan yang dipisah, 2 berada di tangan raja/ratu dan 1 berada di tangan kaum bangsawan.

Kesimpulan

Negara Inggris adalah Negara besar yangmemiliki pengaruh tersendiri terhadap Negara-negara lain terutama Negara berkembang danNegara miskin. Dalam bidang sosial, politik, hukum,dan budaya. Inggris dapat dikatakan beradadipuncak kualitas dari masing-masing aspektersebut.Dalam bidang politik, terutama dilihat darisistem pemerintahannya, Inggris menjadi salah satuNegara yang menjadi panutan dalam pelaksanaansistem pemerintahan. Dalam hal ini, Inggrismemiliki pengaruh dan ilmu tersendiri terhadapsistem pemerintahan parlementer. Oleh karena itu,Inggris disebut the mother of parliaments .

Banyak Negara-negara berkembang yangmengikuti sistem pemerintahan seperti yangdilakukan Inggris. Namun, pada kenyataannyasistem pemerintahan tersebut tidak akan terlaludapat diaplikasikan terhadap Negara yangbersangkutan. Maka, sistem pemerintahan yangdiambil dari sistem pemerintahan Inggris lama-kelamaan akan terus dikembangkan oleh Negarayang bersangkutan agar dapat dilaksanakan secaraoptimal oleh Negara tersebut.Berbeda dengan Negara yang mengaplikasikansistem pemerintahan Inggris, ada juga Negara-negara yang termasuk Persemakmuran Inggrisdimana Negara tersebut benar-benar berkaitanlangsung dengan sistem pemerintahan yangditegakkan oleh Inggris

Setiap Negara terutama masyarakat danpemerintahnya pasti menginginkan sistempemerintahan yang baik bagi negaranya. Namuntidak semua dapat dilakukan. Intinya, setiapNegara yang berpikiran secara kritis akan terusmengembangkan sistem pemerintahan yang terbaikdan berusaha untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan yang terdapat pada sistem pemerintahantersebut. Atau mungkin dapat mengambil hal-halyang positif dari berbagai sistem pemerintahan dandapat membuat sistem pemerintahan sendiri yangberguna dan dapat dilaksanakan secara penuh dankeseluruhan.

 Inggris adalah sebuah negara kesatuan (Unitary State) dengan sebutan United Kingdom yang terdiri dari: England, Wales, dan Irlandia Utara.Pemerintahannya berbentuk Monarki dan sistem kenegaraan yang terdesentralisasi. Negara Inggris menganut sistem pemerintahan parlementer dimana kekuasaan pemerintah terdapatpada perdana menteri dan menteri (bisa juga disebut kabinet). Sedangkan kekuasaan sebagai kepala negara berada di tangan Ratu. Seperti teori dari sistem pemerintahan parlementer, Ratu tidak mempunyai kekuasaan politik karena Ratu hanya berperan sebagai simbol kedaulatan dan persatuan negara.

Negara yang terbentuk pada 1 Mei 1707 ini menerapkan sistem pemerintahan parlementer dengan bentuk pemerintahan monarki konstitusional (monarki parlementer). Kekuasaan legislatif berada di tangan parlemen atau biasa disebut House of commons dan House of Lords. Di negara ini yang berhak untuk membubarkan parlemen adalah badan eksekutif yang anggotanya terdiri dari Raja/ratu serta kabinet. Negara Inggrs ini juga menerapkan sistem dua partai (two party system), yaitu partai konservatif dan partai buruh. Kedua partai ini selalu bersaing.
Berikut ini adalah skema sistem pemerintahan yang berjalan di Negara Inggris :


Keterangan :
#HouseofLords
anggotanya sekitar 1200 orang yang terdiri dari Uskup Agung gereja Inggris, para keluarga bangsawan, serta orang-orang yang dianggap berjasa terhadap negara
# House of Commons
anggotanya berjumlah sekitar 659 orang yang dipilih dengan equal size districts (sistem distrik dengan porsi yang sama). Masa tugasnya selama 5 tahun. Atas dasar kebutuhan politik, Perdana Menteri akan menetapkan pemilihan dan jika kabinet mendapat mosi tidak percaya atau gagal, maka kabinet tersebut harus membubarkan diri. Partai yang memenangkan pemilu berhak untuk membentuk kabinet.
# Mahkamah Agung
merupakan badan peradilan yang ditunjuk oleh kabinet namun dalam menjalankan tugasnya mereka menjalankan peradilan yang bebas dan tidak memihak.