sistem pemerintahan Negara Cina

 

A.   Sejarah Perpolitikan China

Republik Rakyat China adalah sebuah negara komunis yang terdiri dari hampir seluruh kebudayaan, sejarah dan geografis yang dikenal sebagai China.  Sejak didirikan pada tahun 1949, RRC telah dipimpin oleh Partai Komunis China (PKC). Walupun seringkali dilihat sebagai negara yang berhaluan komunis, kebanyakan sektor ekonomi China telah diswastakan sejak tiga dasawarsa yang lalu. Walau bagaimanapun, pemerintah masih mengawasi ekonominya secara politik terutama dengan perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan sektor perbankan. Secara politik, China masih tetap menjadi pemerintahan satu partai.

Menurut definisi resminya,  RRC merupakan suatu negara yang berhaluan komunis dan hal itu memang karena China merupakan negara komunis  abad ke-20 yang lalu. Secara resmi China masih dikenal sebagai negara komunis, meskipun sejumlah ahli tidak berpandangan bahwa China merupakan negara komunis seutuhnya. Hingga saat ini tidak ada definisi yang tepat yang dapat diberikan kepada jenis pemerintahan yang dilaksanakan oleh China, karena strukturnya tidak dikenal pasti. Salah satu penyebab masalah ini  adalah karena sejarahnya, Cina merupakan negara yang diperintah oleh para kaisar selama 2000 tahun dengan sebuah pemerintahan pusat yang kuat dengan pengaruh Kong Hu Cu. Setelah tahun 1911, Cina diperintah secara otokratis  oleh KMT dan beberapa panglima perang dan setelah 1949 didobrak partai komunis Cina.

Dalam bidang politik, China masih dikuasai oleh Partai Komunis China. Rekrutmen politik juga dilakukan oleh partai komunis China, dan partai ini akan secara tega melakukan protes atas organisasi atau apapun yang dapat membahayakan kedudukannya dalam pemerintahan. Selain itu tujuan utama dari Partai Komunis China adalah untuk selamanya mempertahankan kekuasaan atas China, partai tidak akan pernah runtuh dan akan selalu mempunyai kekuatan untuk megendalikan negara beserta rakyatnya. Salah satu kebijkan politik Deng Xiaoping yang terkenal adalah “Satu Negara Dua Sistem”.[1]

Inti dari kebijakan politik ini adalah Republik Rakyat Cina, Hong Kong dan Makau berhak menikmati sistem pemerintahan yang berbeda dan otonomi yang luas dari pemerintah Beijing, terkecuali di bidang pertahanan dan luar negeri. Pada awalya Taiwan juga pernah ditawarkan untuk melakukan reunifikasi dengan Republik Rakyat China dibawah dasar kebijakan Satu Negara Dua Sistem, tapi tetap saja status Taiwan yang khusus tidak bisa disamakan dengan Hongkong dan Makau.[2]

Sedangkan dalam bidang ekonomi, sepertinya China tidak perlu diragukan lagi kekuatan perekonomiannya. Awalnya adalah kebijakan yang dilakukan oleh Deng Xiaoping untuk merubah sistem perekonomian China. Deng Xiaoping memulainya dengan melakukan reformasi kebijakan pintu terbuka  yang menyebabkan privatisasi dan melonggarkan pusat kontrol pemerintah atas perekonomian China. Beliau membiarkan sebagian kecil penduduk untuk mendapatkan kekayaan, dan mereka yang membantu mendorong maju perekonomian China selama 90-an sampai dengan akhir abad ke-20. Meskipun begitu, asumsi dasar tentang pemerintah Cina masih berlaku yaitu pemerintah China masih mempertahankan bahwa partai harus selalu memegang kendali, pemerintah tidak akan runtuh di dalam partai, dan partai harus memegang kekuasaan selamanya. Dari perspektif struktur politik di China, jelas bahwa partai dapat dengan mudah mengendalikan perekonomian China. Karena partai sudah memiliki keunggulan mutlak di sisi politik, begitu juga dibidang perekonomian sehingga Partai Komunis China tidak akan merasa takut lagi terhadap gangguan dari dalam negeri.

Dalam masalah kependudukan, China mengaku bahwa meskipun negaranya berhaluan komunis tetapi hak-hak tiap individu tetap diakui, meskipun hanya dalam batasan tertentu. Pemerintah China mengakui bahwa China merupakan satu negara yang memiliki banyak bangsa dan suku dan memberikan hak otonomi di Daerah Administrasi Minoritas kepada etnik bangsa minoritasnya dan memberikan hak istimewa kepada suku-suku lain untuk memasuki institusi pendidikan tinggi disamping menjadi pegawai pemerintahan.

B.   Sistem Politik

Sistem politik di China menganut sistem pemerintahan komunis. Partai komunis merupakan satu-satunya partai yang berkuasa dan mempunyai kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara China. Tugas pokok dan tujuan negara adalah mempertahankan serta mengembangkan sistem sosialis di semua bidang, bertahan dalam arus reformasi dan mengembangkan ekonomi pasar. Di China terdapat badan Kongres Nasional Rakyat yang dapat  dikatakan mempunyai kekuasaan  besar dalam sistem politik di China. Berikut ini adalah penjelasannya.

1.      Badan Eksekutif

Presiden di China dipilih oleh Kongres Nasional Rakyat, biasanya calon presiden ditunjuk oleh Presidium Kongres Nasional Rakyat. Presiden menjabat dalam jangka waktu 5 tahun dan tidak boleh lagi menjabat setelah 2 periode berturut-turut. Jika jabatan  presiden kosong, maka akan digantikan oleh wakil presiden. Namun jika jabatan wakil presiden  kosong, maka Kongres Rakyat Nasional akan menunjuk wakil presiden yang baru untuk mengisi jabatan tersebut.

Fungsi dan kekuasaan presiden di China, yaitu :

·         Melaksanakan sistem pemerintahan

·         Menerima perwakilan diplomatik asing

·         Menunjuk perwakilan luar negeri

·         Meratifikasi dan membatalkan perjanjian penting

2.      Badan Legislatif

Di China, badan legislatif dikenal dengan Kongres Nasional Rakyat (The National People’s Congress) yang terdiri dari wakil terpilih dari provinsi-provinsi, daerah otonom dan kota langsung di bawah Pemerintah Pusat dan wakil dipilih oleh pasukan bersenjata. Para anggota kongres dipilih dalam jangka waktu 5 tahun, Komite Tetap Konggres Nasional Rakyat [3] harus memastikan penyelesaian pemilihan deputi untuk dua bulan selanjutnya, sebelum berakhirnya masa jabatan Kongres. Sidang kongres dilaksanakan sekali dalam setahun dan diselenggarakan oleh komite tetap.

Fungsi-fungsi dan kekuasaan Kongres, yaitu :

·         Mengubah dan menetapkan konstitusi

·         Mengawasi penegakan konstitusi

·         Memilih presiden dan wakil presiden

·         Memilih Ketua Komisi Militer Pusat

·         Memilih Hakim mahkamah Agung

·         Memeriksa dan menyetujui rencana pembangunan ekonomi dan sosial nasional beserta laporan pelaksanaannya

·         Memeriksa dan menyetujui anggaran negara dan laporan pelaksanaannya

·         Mengubah atau membatalkan keputusan yang tidak tepat dari Komite Tetap Kongres

·         Menyetujui pembentukan provinsi, daerah otonom, dan kota langsung di bawah Pemerintah Pusat

·         Menentukan pembentukan daerah administrasi khusus dan sistem akan dilembagakan di sana;

·         Melaksanakan fungsi sebagai organ tertinggi kekuasaan negara.

Didalam Kongres Nasional Rakyat, terdapat Komite Tetap Kongres Nasional Rakyat yang juga mempunyai fungsi-fungsi, sebagai berikut :

·         Untuk menyusun konstitusi dan mengawasi jalannya penegakan konstitusi.

·         Untuk menetapkan dan mengubah undang-undang.

·         Untuk mengkaji dan menyetujui ketika Kongres Nasional Rakyat mengadakan sidang mengenai pembangunan ekonomi dan sosial nasional atau anggaran negara.

·         Untuk mengawasi Dewan Negara, Komisi Militer Pusat Rakyat dan Mahkamah Agung Rakyat.

·         Untuk membatalkan aturan administrasi dan peraturan, keputusan atau perintah dari Dewan Negara yang bertentangan dengan Konstitusi atau hukum.

·         Untuk membatalkan peraturan-peraturan  lokal atau keputusan dari organ-organ kekuasaan negara provinsi, daerah otonom, dan kota langsung di bawah Pemerintah Pusat yang bertentangan dengan konstitusi atau hukum.

·         Untuk mengangkat atau memberhentikan rekomendasi dari Presiden Rakyat Mahkamah Agung, Wakil Presiden dan Hakim Mahkamah Agung Rakyat, anggota Komite Yudisial dan Ketua Pengadilan Militer.

·         Untuk menentukan pengangkatan atau penarikan kembali perutusan luar negeri.

·         Untuk menentukan pengesahan atau pembatalan perjanjian dan perjanjian penting yang dilakukan dengan negara-negara lain.

·         Untuk memutuskan pemberian pengampunan khusus.

·         Untuk menetapkan keadaan darurat militer di seluruh negara atau di propinsi tertentu, daerah otonom, atau kota langsung di bawah Pemerintah Pusat.

Kongres Nasional Rakyat telah membentuk sembilan komite khusus dimana yang menjabat sebagai ketua komite khusus ini adalah wakil ketua atau anggota Komite Tetap Kongres Nasional Rakyat. Komite-komite khusus ini adalah :

·         Komite Kelompok Etnis

·         Komite Hukum

·         Komite Ekonomi, Pendidikan, Iptek dan Kebudayaan

·         Komite Urusan Luar Negeri

·         Komite Urusan Sipil, Lingkungan dan Sumber Daya.

Selain Kongres Nasional Rakyat, ada juga Kongres Masyarakat Lokal (The Local People’s Congress) yang berada di provinsi, daerah otonom, kota langsung di bawah pemerintah pusat, prefektur otonom, kabupaten, kabupaten otonom, kota, kabupaten kota dan kota-kota etnis. Masa jabatan Kongres Masyarakat Lokal di provinsi, daerah otonom dan kota langsung di bawah pemerintah pusat adalah lima tahun sedangkan masa jabatan kongres rakyat dari kabupaten, kabupaten otonom, kota, kabupaten kota, kota-kota etnis adalah tiga tahun. Fungsi Kongres Masyarakat Lokal, diantaranya :

·         Untuk menjamin ketaatan dan pelaksanaan konstitusi dan hukum serta peraturan administrasi dan peraturan di daerah masing-masing administrasi.

·         Untuk memeriksa dan memutuskan rencana pembangunan ekonomi dan budaya lokal serta untuk pengembangan pelayanan publik.

·         Untuk memeriksa dan menyetujui rencana pembangunan ekonomi dan sosial serta anggaran daerah administrasi masing-masing.

·         Untuk memeriksa dan menyetujui laporan pelaksanaan pembangunan ekonomi dan sosial.

·         Untuk  memilih dan memiliki kekuatan untuk memanggil gubernur dan wakil gubernur, atau walikota dan wakil walikota, atau kepala dan wakil kepala kabupaten, kecamatan, kabupaten dan kota.

3.      Badan Yudikatif

Di China, badan yudikatif sama seperti badan–badan pemerintahan lainnya yaitu berada dibawah pengawasan Kongres Nasional Rakyat. Kongres Nasional Rakyat mempunyai hak untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi dan mengawasi penegakan konstitusi. Selain itu, Kongres Nasional Rakyat mempunyai hak untuk mengubah atau menarik kembali konstitusi oleh Komite Tetap Kongres Nasional Rakyat. Revisi konstitusi diusulkan oleh Komite Tetap Kongres Nasional Rakyat atau lebih dari seperlima dari delegasi  ke Kongres Nasional Rakyat dan harus disetujui mayoritas dua pertiga dari Kongres Nasional Rakyat.

Aturan hukum yang dilaksanakan bertujuan untuk  membangun China sebagai negara sosialis dengan aturan hukum yang mengikat seluruh rakyatnya. Seluruh masyarakat, partai politik dan organisasi  sosial harus mematuhi konstitusi dalam segala tindakan mereka dan tidak akan ada hak istimewa untuk berada diatas konstitusi atau hukum. Semua pelanggaran yang terjadi,  jika melanggar konstitusi atau hukum harus diselidiki dan juga dijatuhi hukum yang sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

4.      Partai Politik

Di Republik Rakyat China terdapat satu partai tunggal yang mempunyai pengaruh dan kekuasaan dalam negara, yaitu Partai Komunis China (中国共产党: Zhongguo gongchandang). Namun, masih ada beberapa partai kecil juga, diantaranya :

a.      Partai Kuomintang (中国共产党 : Zhongguo Guomintang)

Atau sering disebut sebagai Partai Nasionalis China yang didirikan oleh Dr.Sun Yat Sen dan merupakan partai tertua dalam sejarah modern China yang bertujuan untuk melawan Kekaisaran Qing dan mendirikan Republik China demi pembaharuan China. Salah satu pemimpin partai ini yang terkenal adalah Chiang Kai Shek. Pada saat ini, Partai Kuomintang lebih mendukung persatuan kembali dengan China daripada kemerdekaan sendiri.

b.      Partai Hijau Taiwan (台灣綠黨: Taiwan Ludang)

Partai Hijau Taiwan adalah sebuah partai yang bergerak di bidang preservasi lingkungan dan menjaga serta menciptakan perdamaian dunia. Partai ini didirikan pada tanggal 25 Januari 1996, pernah mengirimkan satu wakil ke Badan Perwakilan Rakyat pada tahun 1996. Setelah itu, partai ini tidak pernah memenangkan kursi apapun baik di legislatif maupun eksekutif.

c.       Partai Pertama Rakyat (親民黨: Qinmindang)

Partai ini muncul karena ketidakpuasan dari kepemimpinan Lee Teng-Hui dalam Kuomintang yang tidak menyetujui James Soong mewakili Kuomintang menjadi kandidat pemilihan presiden tahun 2000. Karena dorongan dari para pendukungnya, James Soong  membentuk partai baru yang sehaluan dengan Kuomintang namun berbeda azas. Pada dasarnya, partai ini bekerja sama dengan Kuomintang dalam pengambilan keputusan di badan legislatif. Beberapa tahun belakangan ini sempat terdengar kabar bahwa partai ini akan bergabung kembali dengan Kuomintang.

d.      Partai Progresif Demokratik (民主進步黨)

Partai ini mempunyai tujuan utama untuk memerdekakan Taiwan sebagai negara berdaulat. Berbeda dengan konsep yang ditanamkan oleh Kuomintang dan Partai Komunis Cina yang sepakat bahwa Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari China. Partai Progresif Demokratik adalah sebuah partai yang berawal dari perkumpulan para tokoh oposisi terhadap partai pemerintah Kuomintang pada masa itu. Semula, pemerintah dengan mudah merepresi kekuatan oposisi ini dengan dalih Undang-undang Darurat yang dimaklumatkan sejak tahun 1949.

e.       Partai Komunis China (中国共产党: Zhongguo gongchandan)

 Partai politik yang berhaluan komunis yang sekarang memerintah di Republik Rakyat Cina. Partai ini didirikan pada tahun 1921 oleh Mao Zedong dan aktivis-aktivis revolusi lainnya semasa kekacauan yang melanda China karena perang saudara antar jenderal-jenderal perang sesaat setelah Dinasti Qing runtuh. Sekretaris Jendral Partai Komunis China saat ini yang juga merangkap sebagai Presiden Republik Rakyat China, yaitu Hu  Jintao.[4]

Terdapat empat dasar tuntutan dalam pembangunan Partai Komunis China, yaitu :

·         Menegakkan garis dasar partai

·         Mematuhi prinsip-prinsip partai dan mencari kebenaran dari fakta-fakta yang ada

·         Melayani masyarakat dengan sepenuh hati

·         Menegakkan sentralisme demokrasi. Ada beberapa prinsip dalam penegakan sentralisasi demokrasi, yaitu :

1)      Anggota Partai Individu adalah bawahan sebuah organisasi Partai, minoritas adalah bawahan mayoritas, organisasi tingkat yang lebih rendah adalah bawahan ke tingkat yang lebih tinggi, masing-masing organisasi dan semua anggota partai keseluruhan bawahan Partai Kongres Nasional dan Komite Sentral.

2)      Partai organisasi di tingkat yang lebih tinggi sering harus mendengarkan pendapat dari organisasi yang lebih rendah dan anggota partai pada umumnya serta memecahkan masalah mereka tanpa penundaan.

3)      Partai komite di semua tingkat melaksanakan sistem yang menggabungkan kepemimpinan kolektif dengan divisi pekerjaan dan tanggung jawab pribadi.

Walaupun terdapat sedikit-banyak gerakan ke arah liberalisasi, seperti pemilu yang sekarang diadakan di setingkat kecamatan dan sebagian badan perwakilan menampakkan sikap tegas mereka dari masa ke masa, partai ini terus memiliki kawalan terutama atas pemilihan jabatan-jabatan pemerintahan. Popularitas Partai Komunis China di kalangan rakyat sulit diukur, karena tiada pemilu di tingkat nasional, selain itu juga dapat dipastikan ada sebagian rakyat China yang mendukung partai ini dan ada juga yang membantahnya. Secara umum, banyak dari mereka yang suka akan peranan pemerintahan mengabadikan stabilitas, yang membolehkan ekonomi maju tanpa masalah apapun. Masalah-masalah politik yang utama di Cina adalah jurang sosial diantara kaya dan miskin dan gejala KKN yang berlaku karena birokrasi pemerintahan.

Ada sebuah program Partai Komunis China pada tahun 1958-1960 yang bertujuan untuk membangkitkan perekonomian China melalui industrialisasi secara besar-besaran dan memanfaatkan tenaga kerja murah.[5] Namun program ini akhirnya menyebabkan bencana ekonomi karena kurang adanya realistisnya program ini sejak semula. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan program ini, adalah :

·         Seluruh tenaga kerja yang produktif dibidang agraris dipindahkan ke bidang industri, sehingga tidak ada petani yang menanam tanaman sebagai stok bahan pangan.

·         Angka-anka statistik yang dilambungkan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan.

·         Program ini menyebabkan kematian karena bencana kelaparan.[6]